Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bermula dari sebuah unit kerja bernama Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik (PPKPBJ) sebagai unit kerja eselon II. Dibentuk pada tahun 2005, unit kerja ini bertugas menyusun kebijakan dan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, memberikan bimbingan teknis dan advokasi terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta memfasilitasi penyelenggaraan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah.
Lowongan Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
Salam sukses! Semoga diberi keberkahan untuk kita. Pada hari ini admin akan menyampaikan info lowongan kerja buat teman-teman yang sedang mencari pekerjaan.
Mungkin informasi yang admin tulis pada hari ini bisa menjadi alternatif, Karena Saat ini Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sedang membuka lowongan kerja dengan posisi dan kualifikasi sebagai berikut:
1. Pengadaan Jasa Lainnya Pengembangan Organisasi RB 1 Tahun Anggaran 2024
- Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BHOSDM terutama untuk koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi, perlu ditunjang oleh kuantitas dan kualitas sumber daya yang kompeten. Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan Road Map Reformasi Birokrasi, pelaksanaan Reformasi Birokrasi terbagi menjadi Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik, sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi diperlukan sumber daya manusia jasa lainnya untuk menunjang pelaksanaan fungsi ketatalaksanaan dan koordinasi pelaksanaan reformasi pada tahun 2024 yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
A. Persyaratan Pelamar
1. Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas :
- Warga Negara Indonesia (WNI);
- Memiliki NPWP dan status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak; dan
- Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
2. Persyaratan Kualifikasi Teknis:
- Memiliki latar belakang pendidikan minimal DIV/S1 Jurusan Ilmu – Ilmu Sosial (diutamakan Jurusan Ilmu Administrasi Negara atau Ilmu Politik);
- Nilai akreditasi jurusan/program studi minimal A yang dikeluarkan oleh Badan Nasional-Perguruan Tinggi (BAN-PT);
- Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 dari skala 4,00;
- Minimal usia 21 tahun dan maksimal 40 tahun selama perikatan kontrak;
- Mampu mengoperasikan komputer, minimal MS Office: Word, Excel, Power Point
- Diutamakan memiliki pengalaman kerja di Instansi Pemerintah;
- Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara (Dibuktikan dengan melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi pelamar yang dinyatakan lulus);
- Tidak pernah terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba (Dibuktikan dengan surat keterangan tidak konsumsi narkoba bagi pelamar yang dinyatakan lulus).
B. Spesifikasi Tingkat Layanan
- Dapat menyelesaikan tugas pelayanan dengan baik dan sikap sopan serta memuaskan baik untuk pelayanan internal maupun eksternal organisasi;
- Jujur dalam melaksanakan tugas, tidak menyalahgunakan wewenang;
- Melaksanakan pekerjaan sesuai tugas dan tanggung jawab serta berinisiatif memberikan kontribusi lebih di luar tugas dan tanggung jawabnya;
- Menaati peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang berlaku dengan rasa tanggung jawab, mampu menyimpan dan/ atau memelihara barang – barang milik negara yang dipercayakan kepadanya dengan baik, serta menaati ketentuan jam kerja; dan
- Mampu bekerja sama dengan rekan kerja, atasan, bawahan baik di dalam maupun di luar unit organisasi serta menghargai dan menerima pendapat orang lain
C. Ruang Lingkup Pekerjaan
- Ruang lingkup pekerjaan antara lain :
- Membantu penyusunan, pemantauan dan evaluasi Peta Proses Bisnis dan SOP (Standar Operasional Prosedur);
- Membantu penyusunan Standar Pelayanan;
- Membantu pengumpulan data dan penyusunan dokumentasi data pada pelaksanaan reformasi birokrasi di LKPP;
- Membantu teknis pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di LKPP mulai dari persiapan hingga evaluasi;
- Membantu penyusunan naskah dinas seperti, laporan, Surat Keputusan, dan Surat Tugas;
- Menyusun notulensi rapat;
- Mengelola dokumen tata laksana dan reformasi birokrasi;
- Membantu menyusun Kerangka Acuan Kerja, Rincian Anggaran Belanja, Rencana Penarikan Anggaran di lingkup bidang Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi; dan
- Melaksanakan disposisi/tugas lain yang diberikan atasan dan/atau pimpinan unit kerja.
E. Informasi Lainnya
- Pengadaan ini merupakan paket pengadaan jasa lainnya (non ASN) Tahun Anggaran 2024 untuk jangka waktu pelaksanaan 10 (sepuluh) bulan dengan kode 6598.EBD.961.051.522191 dengan pagu maksimal Rp 6.300.000,00/org/bulan.
- Keputusan hasil Pengadaan Jasa Lainnya Pengembangan Organisasi RB I Tahun Anggaran 2024 merupakan kewenangan Pejabat Pengadaan dan tidak dapat diganggu gugat.
2. Pengadaan Jasa Lainnya Pengembangan Organisasi RB II Tahun Anggaran 2024
- Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BHOSDM terutama untuk koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi, perlu ditunjang oleh kuantitas dan kualitas sumber daya yang kompeten. Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan Road Map Reformasi Birokrasi, pelaksanaan Reformasi Birokrasi terbagi menjadi Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik, sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi diperlukan sumber daya manusia jasa lainnya untuk menunjang pelaksanaan fungsi ketatalaksanaan dan koordinasi pelaksanaan reformasi pada tahun 2024 yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
A. Persyaran Pelamar:
1. Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas:
- Warga Negara Indonesia (WNI);
- memiliki NPWP dan status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak; dan
- Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
2. Persyaratan Kualifikasi Teknis:
- Memiliki latar belakang pendidikan minimal DIV/S1 Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial (diutamakan Jurusan Ilmu Administrasi Negara atau Ilmu Politik);
- Nilai akreditasi jurusan/program studi minimal A yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi (BAN-PT);
- Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 dari skala 4,00;
- Minimal usia 21 tahun dan maksimal 40 tahun selama perikatan kontrak;
- Mampu mengoperasikan komputer, minimal MS Office: Word, Excel, Power Point
- Diutamakan memiliki pengalaman kerja di Instansi Pemerintah;
- Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara (Dibuktikan dengan melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi pelamar yang dinyatakan lulus);
- Tidak pernah terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba (Dibuktikan dengan surat keterangan tidak konsumsi narkoba bagi pelamar yang dinyatakan lulus).
B. Spesifikasi Tingkat Layanan
- Dapat menyelesaikan tugas pelayanan dengan baik dan sikap sopan serta memuaskan baik untuk pelayanan internal maupun eksternal organisasi;
- Jujur dalam melaksanakan tugas, tidak menyalahgunakan wewenang;
- Melaksanakan pekerjaan sesuai tugas dan tanggung jawab serta berinisiatif memberikan kontribusi lebih di luar tugas dan tanggung jawabnya;
- Menaati peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang berlaku dengan rasa tanggung jawab, mampu menyimpan dan/ atau memelihara barang-barang milik negara yang dipercayakan kepadanya dengan baik, serta menaati ketentuan jam kerja; dan
- Mampu bekerja sama dengan rekan kerja, atasan, bawahan baik di dalam maupun di luar unit organisasi serta menghargai dan menerima pendapat orang lain.
C. Ruang Lingkup Pekerjaan
Ruang lingkup pekerjaan antara lain:
- Membantu pengumpulan data dan penyusunan dokumentasi data pada pelaksanaan reformasi birokrasi di LKPP;
- Membantu teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik mulai dari tahap persiapan hingga evaluasi penilaian;
- Membantu penyusunan naskah dinas seperti surat, laporan, Surat Keputusan, dan Surat Tugas;
- Menyusun notulensi rapat;
- Mengelola dokumen tata laksana dan reformasi birokrasi;
- Mengelola administrasi dan pertanggung jawaban kegiatan, seperti: kelengkapan rapat, daftar hadir, honorarium, dll;
- Menyusun laporan realisasi keuangan kegiatan pada RO Layanan Reformasi Kinerja (laporan realisasi keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan);
- Melakukan rekonsiliasi terkait realisasi anggaran pada aplikasi bulanan (SPAN/SISKA, dll); dan
- Melaksanakan disposisi/tugas lain yang diberikan atasan dan/atau pimpinan unit kerja.
E. Informasi Lainnya
- Pengadaan ini merupakan paket pengadaan jasa lainnya (non ASN) Tahun Anggaran 2024 untuk jangka waktu pelaksanaan 10 (sepuluh) bulan dengan kode 6598.EBD.961.051.522191 dengan pagu maksimal Rp6.300.000,00/org/bulan.
- Keputusan hasil Pengadaan Jasa Lainnya Pengembangan Organisasi RB I Tahun Anggaran 2024 merupakan kewenangan Pejabat Pengadaan dan tidak dapat diganggu gugat.
Paling lambat tanggal 16 Februari 2024 pukul 09.00 WIB.
Lowongan Kerja ini dibuka hingga batas waktu serta hanya pelamar yang memenuhi kualifikasi yang bakal dipanggil buat mengikuti tahapan seleksi berikutnya.
Cara Melamar Pekerjaan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
Bagi Anda yang minat dan yakin memenuhi kualifikasi Loker Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) diatas silahkan bisa melamar langsung APPLY JOBS via Link dibawah ini:
APPLY JOBS
- Hanya pendaftar yang memenuhi persyaratan yang akan dihubungi oleh Pejabat Pengadaan Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2024 melalui email atau telepon untuk mengikuti tahapan selanjutnya.
Demikian informasi Lowongan Kerja di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang admin bagikan dan semoga bermanfaat.
Jangan Lupa SHARE Informasi Lowongan Kerja Ini kepada semua Teman, Kawan, Kerabat sampai saudara kalian yang lagi membutuhkan pekerjaan pada tombol Share dibawah ini.
Perhatian!!Segala proses recruitment diseluruh cabang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tidak membebankan maupun memungut biaya dalam bentuk apapun pada proses penerimaan karyawan baru.
Jika ada kandidat yang diminta untuk membayar sejumlah uang dalam proses recruitment, dapat dipastikan perihal tersebut merupakan penipuan dan kami tidak bertanggung jawab atas perihal tersebut!
|
Agar tidak ketinggalan informasi lowongan kerja terbaru setiap hari, ayo join Group Whatsapp |
MEDIA SOSIAL
